Antisipasi Banjir Dan Dukung Irigasi,Danramil 11/Pebayuran Turun Langsung Tinjau Normalisasi Kali Kalen Cabang

Antisipasi Banjir Dan Dukung Irigasi,Danramil 11/Pebayuran Turun Langsung Tinjau Normalisasi Kali Kalen Cabang

KABAR SEMBILAN      

www.kabarsembilan.net,BEKASI – Danramil 11/Pebayuran Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, Kapten Inf Sutikno, bersama Kepala Desa Karangreja, H. Midi, meninjau pelaksanaan normalisasi Kali Kalen Cabang di Kampung Bakung Poncol RT 07 RW 04, Desa Karangreja, Kecamatan Pebayuran, Sabtu (11/7/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses normalisasi berjalan sesuai rencana sehingga mampu mengoptimalkan fungsi saluran air, mengurangi risiko banjir, sekaligus mendukung kebutuhan irigasi bagi lahan pertanian masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Dusun 02 Usman, Ketua RW 04 Simun, serta Babinsa Desa Karangreja Peltu Yaya.

Kapten Inf Sutikno mengatakan, sinergi antara TNI dan pemerintah desa sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Normalisasi saluran air ini diharapkan mampu memperlancar aliran air, mengurangi potensi banjir, serta memberikan manfaat bagi para petani. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan sungai agar hasil normalisasi tetap optimal," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Karangreja H. Midi mengapresiasi dukungan Koramil 11/Pebayuran dalam mengawal pelaksanaan normalisasi di wilayahnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan mengantisipasi dampak banjir yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

Program normalisasi sungai di wilayah Kecamatan Pebayuran juga sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memperkuat tanggul kritis, memperlancar aliran sungai, serta mendukung sektor pertanian melalui peningkatan kapasitas saluran air. (red)

Sumber:Pendim 0509 Kabupaten Bekasi

Usai Pengunduran Febri Adriansyah,Prof.Dr.Rudi Margono Di Tunjuk Jadi Plt.Jampidsus

Usai Pengunduran Febri Adriansyah,Prof.Dr.Rudi Margono Di Tunjuk Jadi Plt.Jampidsus

KABAR SEMBILAN      

www.kabarsembilan.net,JAKARTA – Kejaksaan Agung melakukan penyegaran pada jajaran pimpinan dengan menunjuk Prof. (H.C.) Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), menyusul pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan tersebut.sabtu(10/7/2026). 

Sebelum dipercaya mengemban tugas sebagai Plt. Jampidsus, Rudi Margono menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), posisi yang diembannya sejak dilantik pada 18 Desember 2024.

Penunjukan Rudi Margono dinilai menjadi langkah strategis mengingat rekam jejaknya yang panjang sebagai jaksa karier. Pria kelahiran Magetan, Jawa Timur, 6 Desember 1969 itu memulai karier di Kejaksaan RI pada 1994 sebagai staf di Kejaksaan Negeri Magetan.

Selama lebih dari tiga dekade mengabdi, ia telah menempati berbagai jabatan penting di lingkungan Kejaksaan, khususnya pada bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta Pengawasan.

Sejumlah posisi strategis yang pernah diembannya antara lain Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI. Pada tahun 2025, Rudi Margono juga dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan Ilmu Hukum Pidana di Universitas Islam Sultan Agung.

Dari sisi akademik, Rudi merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Brawijaya dan meraih gelar Magister Humaniora dari Universitas Gadjah Mada.

Dalam perjalanan kariernya, Rudi Margono dikenal terlibat dalam penanganan sejumlah perkara besar yang menjadi perhatian publik, di antaranya kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri, serta berbagai perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara.

Dengan pengalaman panjang di bidang penegakan hukum, pengawasan internal, serta penanganan perkara korupsi berskala nasional, penunjukan Rudi Margono sebagai Plt. Jampidsus diharapkan dapat menjaga kesinambungan kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

(red). 

Jelang Purna Tugas H.Ganda Bangun Mushola Dengan Dana Pribadi

Jelang Purna Tugas H.Ganda Bangun Mushola Dengan Dana Pribadi

KABAR SEMBILAN      

‎

‎www.kabarsembilan.net,KABUPATEN BEKASI – Menjelang berakhirnya masa pengabdiannya sebagai Kepala Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, H. Ganda memberikan sebuah hadiah yang penuh makna bagi masyarakat. Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan selama dua periode kepemimpinannya, ia membangun sebuah mushola menggunakan dana pribadi.

‎

‎Pembangunan mushola tersebut menjadi simbol kepedulian H. Ganda terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung kegiatan ibadah dan syiar keagamaan di lingkungan Desa Wangunharja.

‎

‎Selama memimpin desa, H. Ganda dikenal aktif mendorong pembangunan di berbagai sektor. Beragam pembangunan infrastruktur desa berhasil direalisasikan, diiringi dengan program pemberdayaan masyarakat serta perhatian terhadap kegiatan sosial dan keagamaan.

‎

‎Kepeduliannya terhadap rumah ibadah juga telah menjadi bagian dari pengabdiannya. Selama menjabat, H. Ganda kerap memberikan bantuan untuk pembangunan maupun renovasi masjid dan mushola di sejumlah wilayah Desa Wangunharja. Selain itu, ia juga dikenal dermawan melalui berbagai kegiatan sosial, seperti santunan kepada anak yatim piatu, kaum dhuafa, dan masyarakat yang membutuhkan.

‎

‎Menurut H. Ganda, pembangunan mushola ini merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan amanah kepadanya selama dua periode memimpin Desa Wangunharja.

‎

‎"Ini bentuk terima kasih saya. Terima kasih sudah percaya kepada saya selama dua periode. Semoga jadi ladang amal buat kita semua," ujar H. Ganda. Selasa (07/07/2026)

‎

‎Mushola yang dibangun di halaman Kantor Desa Wangunharja tersebut diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat, mulai dari pelaksanaan salat berjamaah, tempat mengaji anak-anak, majelis taklim, hingga berbagai kegiatan yang mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah antarwarga.

‎

‎Pengabdian H. Ganda selama memimpin Desa Wangunharja diharapkan tidak hanya dikenang melalui berbagai pembangunan fisik yang telah direalisasikan, tetapi juga melalui warisan kepedulian sosial dan nilai-nilai kebersamaan yang terus memberi manfaat bagi masyarakat.

‎

‎Masyarakat pun menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi H. Ganda selama memimpin desa. Mereka berharap mushola yang dibangun tersebut menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir dan membawa keberkahan bagi seluruh warga.

‎

‎Semoga segala pengabdian dan kebaikan yang telah dilakukan H. Ganda selama memimpin Desa Wangunharja mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT serta menjadi inspirasi bagi para pemimpin untuk terus mengedepankan kepedulian kepada masyarakat.(red) 

Resmikan Sekertariat DPN KOPVITNAS,Dr.Imam Supriyadi Tegaskan:"Kami Siap Sinergi Nasional Lindungi Obvious".

Resmikan Sekertariat DPN KOPVITNAS,Dr.Imam Supriyadi Tegaskan:"Kami Siap Sinergi Nasional Lindungi Obvious".

KABAR SEMBILAN      

www.kabarsembilan.net,JAKARTA– Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Peduli Objek Vital Nasional (DPN KOPVITNAS) secara resmi meresmikan Sekretariat DPN KOPVITNAS yang berlokasi di Landmark Pluit, Golden Rock, Jalan Pluit Selatan Raya Tower E3, RT.3/RW.9, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450.

Peresmian sekretariat tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan koordinasi nasional dalam mendukung perlindungan Objek Vital Nasional (Obvitnas) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan, ketahanan nasional, dan keberlanjutan pembangunan Indonesia.

Selain sekretariat yang berada di kawasan Pluit, Kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) KOPVITNAS berkedudukan di Smexindo Law Firm yang dipimpin oleh Rika Aryuna, S.E., S.H., M.M., beralamat di Jalan Riau Nomor 25, RT.9/RW.5, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kantor tersebut menjadi pusat administrasi, perencanaan, pengambilan kebijakan strategis, serta pelayanan organisasi dalam menjalankan roda kepengurusan KOPVITNAS secara nasional.

Peresmian Sekretariat DPN KOPVITNAS dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPN KOPVITNAS, Dr. Imam Supriyadi, Wakil Ketua Umum DPN KOPVITNAS, Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Drs. Ir. Suyono Thamrin, S.T., M.Eng.Sc., M.Tr.Opsla., CPHCM., CIQnR., CIQaR., IPU., ASEAN Eng., Johanes Soetikno, S.T., M.M. selaku Perwakilan Dewan Pengawas, Rino Triyono, S.Kom., S.H. selaku Perwakilan Dewan Pakar, serta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Nasional KOPVITNAS.

Momentum peresmian ini menjadi langkah strategis organisasi dalam memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dunia usaha, akademisi, organisasi profesi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan sistem perlindungan Objek Vital Nasional yang profesional, modern, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPN KOPVITNAS, Dr. Imam Supriyadi, menegaskan bahwa keberadaan sekretariat dan kantor organisasi merupakan bagian dari penguatan infrastruktur kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan program kerja KOPVITNAS di seluruh Indonesia.

"Peresmian sekretariat ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi internal organisasi sekaligus membangun kolaborasi nasional dalam mendukung perlindungan Objek Vital Nasional. KOPVITNAS hadir sebagai organisasi yang profesional, independen, dan siap menjadi mitra strategis pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga aset-aset vital bangsa," ujar Dr. Imam Supriyadi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPN KOPVITNAS, Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Drs. Ir. Suyono Thamrin, S.T., M.Eng.Sc., M.Tr.Opsla., CPHCM., CIQnR., CIQaR., IPU., ASEAN Eng., menegaskan bahwa tantangan terhadap keamanan Objek Vital Nasional semakin kompleks, baik yang bersifat konvensional maupun nonkonvensional, termasuk ancaman siber, perkembangan teknologi, hingga dinamika geopolitik global. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta tata kelola pengamanan yang modern dan adaptif.

Menurutnya, KOPVITNAS akan terus mengembangkan berbagai program strategis, mulai dari pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi, kajian kebijakan, edukasi publik, pendampingan kelembagaan, hingga pembangunan jejaring nasional sebagai kontribusi nyata dalam mendukung perlindungan Objek Vital Nasional.

Pada kesempatan tersebut, Johanes Soetikno, S.T., M.M. selaku Perwakilan Dewan Pengawas menegaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam mewujudkan organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Menurutnya, tata kelola organisasi yang baik merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap KOPVITNAS.

Sementara itu, Rino Triyono, S.Kom., S.H. selaku Perwakilan Dewan Pakar menyampaikan bahwa Dewan Pakar memiliki peran strategis dalam memberikan kajian ilmiah, rekomendasi kebijakan, serta pemikiran konstruktif bagi pengembangan organisasi. Ia menilai perlindungan Objek Vital Nasional memerlukan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, akademisi, praktisi hukum, media massa, dunia usaha, dan masyarakat agar tercipta sistem pengamanan yang tangguh, profesional, dan berkelanjutan.

Keberadaan Sekretariat DPN KOPVITNAS di Landmark Pluit sebagai pusat koordinasi operasional organisasi serta Kantor DPN KOPVITNAS di Jalan Riau Nomor 25, Menteng, Jakarta Pusat, yang berkantor di Smexindo Law Firm pimpinan Rika Aryuna, S.E., S.H., M.M., diharapkan semakin memperkuat efektivitas pelayanan organisasi, memperluas jejaring kemitraan strategis, serta mempercepat implementasi program kerja KOPVITNAS di seluruh Indonesia.

Melalui peresmian ini, DPN KOPVITNAS kembali menegaskan komitmennya untuk menjadi organisasi yang profesional, independen, kredibel, dan kolaboratif dalam mendukung kebijakan pemerintah menjaga keamanan Objek Vital Nasional sebagai aset strategis bangsa. Dengan semangat sinergi nasional, KOPVITNAS optimistis dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang aman, tangguh, maju, berdaulat, dan berdaya saing global, sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.(red).

Sinergi Pemerintah Dan Dunia Usaha Menguat,Pemkab Bekasi Anugerahkan CSR Award 2026

Sinergi Pemerintah Dan Dunia Usaha Menguat,Pemkab Bekasi Anugerahkan CSR Award 2026

KABAR SEMBILAN      

www.kabarsembilan.net,KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar CSR Awards Kabupaten Bekasi Tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan dan yayasan yang telah berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung pembangunan daerah. Mengusung tema "Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera", kegiatan yang berlangsung di Gedung Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Kamis (02/06/2026) ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Acara tersebut melibatkan kolaborasi lintas perangkat daerah, di antaranya Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pariwisata. Sebanyak 16 perusahaan, termasuk tiga yayasan, menerima penghargaan atas kontribusi nyata mereka dalam berbagai program sosial di Kabupaten Bekasi.

Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi, Plt. Bupati Bekasi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H. Endin Samsudin, M.Si., unsur DPRD Kabupaten Bekasi, perwakilan Kodim, Polres Metro Bekasi, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, Camat Se-Kabupaten Bekasi serta perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H. Endin Samsudin, M.Si. menyampaikan bahwa program CSR merupakan wujud kolaborasi nyata antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Sejalan dengan tagline Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera, kami berharap kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi semakin kuat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia menuturkan, salah satu program yang sangat dirasakan manfaatnya adalah bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni sehingga dukungan dari perusahaan melalui program CSR sangat membantu pemerintah.

"Rumah merupakan kebutuhan primer masyarakat. Dengan rumah yang layak, diharapkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga akan meningkat. Karena itu kami sangat berterima kasih kepada seluruh perusahaan dan yayasan yang telah memberikan kontribusinya," katanya.

Endin menjelaskan bahwa salah satu yayasan yang memberikan kontribusi besar adalah Yayasan Buddha Tzu Chi dengan pembangunan 250 unit rumah layak huni. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga terus menjalankan program Rutilahu setiap tahunnya.

Ia berharap ke depan semakin banyak perusahaan maupun yayasan yang terlibat dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah, tidak hanya pada sektor perumahan, tetapi juga bidang lainnya yang masih membutuhkan perhatian.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi dan mewakili Plt. Bupati Bekasi, kami mengucapkan selamat kepada para penerima CSR Awards Tahun 2026. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi yang telah diberikan. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, sekaligus membawa keberkahan dan kemajuan bagi perusahaan maupun yayasan yang telah berpartisipasi," tuturnya.

Melalui penyelenggaraan CSR Awards 2026, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap kemitraan strategis dengan dunia usaha semakin erat sehingga pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat terus diwujudkan demi tercapainya Kabupaten Bekasi yang bangkit, maju, dan sejahtera.(red)

Ketua Peradi Karawang:Naiknya Status Jadi Polresta Harus Di Buktikan Dengan Kinerja,Bukan Sekedar Nama

Ketua Peradi Karawang:Naiknya Status Jadi Polresta Harus Di Buktikan Dengan Kinerja,Bukan Sekedar Nama

KABAR SEMBILAN      

   Poto:Asep Agustian(askun) Ketua PERADI Kar

   awang

www.kabarsembilan.net,KARAWANG – Ketua Peradi Karawang, Asep Agustian SH, MH, yang akrab disapa Askun, mengapresiasi kenaikan status Polres Karawang menjadi Polresta. Menurutnya, perubahan status tersebut merupakan pencapaian yang telah lama dinantikan dan menjadi bukti berkembangnya Kabupaten Karawang.

Askun mengatakan, Karawang sebagai salah satu kabupaten tertua di Jawa Barat sudah selayaknya memperoleh peningkatan status institusi kepolisian. Dengan status baru tersebut, jabatan Kapolresta akan dipimpin perwira berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), sedangkan Wakapolresta berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

"Saya sangat mengapresiasi kenaikan status ini. Sudah lama saya menunggu momen ini, akhirnya pecah telur juga. Karawang sekarang naik kelas dan saya sebagai masyarakat Karawang tentu sangat bangga," ujar Askun, rabu (1/7/2026) 

Menurutnya, kenaikan status Polres menjadi Polresta bukan sekadar perubahan nomenklatur atau kepangkatan, melainkan harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Yang terpenting sekarang adalah pelayanan kepada masyarakat harus jauh lebih baik. Jangan hanya naik kelas secara administrasi, tetapi juga harus dibuktikan dengan kinerja yang lebih profesional, cepat, dan responsif," katanya.

Askun berharap seluruh jajaran di lingkungan Polresta Karawang dapat menyesuaikan diri dengan status baru tersebut. Ia menilai, peningkatan struktur organisasi harus berdampak pada efektivitas penanganan perkara serta percepatan pengambilan keputusan.

"Naiknya status ini berarti tanggung jawab juga semakin besar. Masyarakat tentu berharap pelayanan lebih cepat, penanganan perkara lebih baik, dan seluruh personel bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok," tegasnya.

Selain itu, Askun berharap kenaikan status Polresta menjadi momentum bagi instansi vertikal lainnya di Karawang untuk ikut berkembang menyesuaikan dengan pesatnya pertumbuhan daerah.

"Karawang sudah berkembang sangat pesat. Mudah-mudahan ke depan institusi lain juga bisa mengikuti perkembangan tersebut sehingga pelayanan publik semakin maksimal," pungkasnya.(red) 

Ketua BPD Desa Kampung Sawah Buka Suara Soal Laporan Bumdes Ke Tipidkor"Pengawasan Kami Sudah Maksimal".

Ketua BPD Desa Kampung Sawah Buka Suara Soal Laporan Bumdes Ke Tipidkor"Pengawasan Kami Sudah Maksimal".

KABAR SEMBILAN      

   Poto:Komarudin Spd,Ketua BPD Desa Kampu

   ng Sawah

KARAWANG – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Sawah, Komarudin, S.Pd., menegaskan bahwa pihaknya selama ini telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes Baraya Mandiri secara maksimal.

Menurut Komarudin, BPD tidak tinggal diam dalam mengawasi jalannya kegiatan BUMDes. Bahkan, pihaknya mengaku beberapa kali memberikan teguran kepada pengurus BUMDes terkait pelaksanaan kegiatan dan tata kelola yang dinilai perlu mendapat perhatian.

"Selama ini kami sebagai BPD sudah maksimal melakukan pengawasan terhadap BUMDes Baraya Mandiri. Bahkan, kami sering menegur pengurus BUMDes terkait kegiatan-kegiatannya," ujar Komarudin Spd,Rabu(1/7/2026). 

Menanggapi adanya laporan pengaduan yang telah dilayangkan masyarakat ke Unit Tipidkor Polres Karawang terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes Baraya Mandiri, Komarudin berharap proses hukum dapat mengungkap fakta yang sebenarnya.

"Adapun terkait adanya pelaporan ke Polres Karawang, kami hanya berharap semoga tidak terjadi seperti dugaan masyarakat, yakni adanya penyelewengan atau penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes Baraya Mandiri ini," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah mencuatnya sorotan publik terhadap pengelolaan BUMDes Baraya Mandiri Desa Kampung Sawah.

 Masyarakat kini menantikan hasil penyelidikan aparat penegak hukum untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam pengelolaan badan usaha milik desa tersebut.(red)